Kaum pekerja pertanian adalah saudara perjuangan dan rekan kaum
pekerja di pedesaan. Mereka adalah dua bagian dari satu kesatuan kelas
yang sama. Kepentingan mereka tidak dapat dipisahkan. Tuntutan
transisional kaum pekerja industrial, dengan sedikit perubahan disana
dan disini, adalah juga program transisional kaum proletar pertanian.
Kaum tani merepresentasikan kelas yang berbeda: mereka adalah kaum
borjuis kecil pedesaan. Kaum borjuis kecil terdiri dari lapisan yang
berbeda-beda, dari lapisan semi-proletar sampai ke elemen-elemen yang
mengeksploitasi. Berdasarkan pengamatan ini, tugas politik dari kaum
proletar industrial adalah untuk membawa perjuangan kelas ke pedesaan.
Hanya dengan demikian ia akan mampu menarik garis pemisah antara
sekutunya dan musuhnya.
Keunikan dari perkembangan di tiap-tiap negara mengekspresikan dirinya
secara unik di dalam status petani dan kaum borjuis kecil kota
(pengrajin dan pemilik toko kelontong) yang ada di negara tersebut.
Kelas-kelas ini, walaupun jumlahnya banyak, sebenarnya adalah perwakilan
kelas dari sistem produksi pra-kapitalisme yang masih hidup.
Seksi-seksi dari Internasional Keempat harus memformulasikan sebuah
program tuntutan transisional yang menyangkut petani dan kaum borjuis
kecil urban, yang bersifat konkrit dan sesuai dengan kondisi di
tiap-tiap negara. Kaum pekerja yang termaju harus mempelajari bagaimana
memberikan solusi yang jelas dan konkrit terhadap masalah-masalah yang
disodorkan oleh kaum tani dan borjuis kecil yang kelak akan menjadi
sekutunya.
Walaupun petani tetap akan menjadi produsen kecil yang “independen”,
dia membutuhkan kredit murah, mesin-mesin pertanian dan pupuk dengan
harga yang terjangkau, kondisi transportasi yang baik, dan kondisi
pasar yang adil untuk hasil pertaniannya. Tetapi bank-bank,
perusahaan-perusahaan kongsi, dan para pedagang merampok kaum tani dari
segala sisi. Hanya kaum tani sendiri dengan bantuan kaum buruh dapat
menghentikan perampokan ini. Komite-Komite yang dipilih oleh para petani kecil
harus dibentuk secara nasional dan bersama-sama dengan komite-komite
pekerja dan komite-komite pegawai bank mengambil alih kendali
transportasi, kredit, dan operasi perdagangan yang berkaitan dengan
pertanian.
Dengan memutarbalikkan fakta mengenai tuntutan-tuntutan buruh “yang
berlebihan”, kaum borjuis besar dengan pandai mengubah isu harga barang
menjadi pemisah yang memecah persatuan antara kaum buruh dan tani, dan
antara kaum buruh dan kaum borjuis kecil perkotaan. Para petani,
pengrajin, pedagang kecil, tidak dapat menuntut kenaikan gaji ketika
harga-harga barang naik. Mereka tidak seperti kaum buruh industri,
pegawai kantor dan pegawai negeri, yang bisa menuntut kenaikan gaji.
Pergelutan negara dalam menghadapi harga-harga barang yang tinggi
hanyalah sebuah muslihat untuk menipu rakyat. Tetapi, para petani,
pengrajin, dan pedagang kecil, dalam kapasitasnya sebagai konsumen,
dapat mengintervensi politik pengaturan-harga-barang bersama-sama
dengan kaum pekerja. Menghadapi keluhan-keluhan kaum kapitalis akan
ongkos produksi, ongkos transportasi dan perdagangan, para konsumen
menjawab: “Tunjukkan pembukuan anda; kami menuntut kendali atas kontrol
harga-harga barang.” Organ-organ untuk fungsi pengontrolan harga
barang ini adalah komite-komite pengontrol harga barang, yang
beranggotakan delegasi-delegasi dari pabrik-pabrik, serikat buruh,
koperasi, organisasi-organisasi petani, “pedagang kecil” dari
perkotaan, ibu rumah tangga, dsb. Dengan cara seperti ini, kaum pekerja
dapat membuktikan kepada para petani bahwa alasan sesungguhnya mengapa
harga-harga barang membumbung tinggi adalah bukan karena upah yang
tinggi, tetapi karena laba besar kaum kapitalis dan ongkos dari anarki
kapitalisme.
Program nasionalisasi tanah dan kolektivisasi pertanian tidak
boleh dipaksakan kepada petani-petani kecil. Para petani akan tetap
menjadi pemilik tanahnya selama dia masih percaya bahwa hal tersebut
mungkin atau diperlukan. Untuk merehabilitisasi program sosialisme di
mata petani, adalah perlu untuk mengekspos metode kolektivisasi
Stalinis, yang bukan didikte oleh kepentingan para petani atau pekerja,
tetapi oleh kepentingan kaum birokrat.
Penyitaan hak-milik kaum borjuis besar tidak berarti pemaksaan
penyitaan properti para pengrajin dan pedagang kecil. Justru
sebaliknya, pengendalian bank-bank dan perusahaan-perusahaan kongsi oleh
kaum buruh – terlebih lagi, nasionalisasi mereka – dapat menciptakan
kondisi yang jauh lebih baik bagi kaum borjuis kecil perkotaan untuk
memperoleh kredit dan berdagang; jauh lebih baik dibandingkan di bawah
dominasi monopoli yang tidak terkendali. Ketergantungan kepada kapital
swasta akan digantikan oleh ketergantungan kepada negara, yang akan
memberikan lebih banyak perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan
sekutu-sekutunya bilamana rakyat pekerja mengendalikan negara tersebut
di tangan mereka sendiri.
Partisipasi praktis dari para petani yang tertindas di dalam
pengendalian berbagai macam aspek-aspek ekonomi akan memberikan mereka
kesempatan untuk memutuskan untuk diri mereka sendiri: apakah akan
menguntungkan bagi mereka untuk pindah ke sistem kolektivisasi pertanian
– kapan dan dalam skala apa. Kaum buruh industri harus melihat diri
mereka sebagai pihak yang berkewajiban untuk bekerja sama di dalam
setiap kesempatan dengan para petani dalam perjalanan mereka menuju
kolektivisasi; melalui serikat-serikat buruh, komite-komite pabrik, dan
yang terutama, melalui pemerintahan buruh dan tani.
Aliansi yang dikedepankan oleh kaum proletar – bukan kepada "kelas
menengah" secara umum tetapi kepada lapisan-lapisan borjuis kecil
pedesaan dan perkotaan yang tereksploitasi, dalam melawan semua kaum
penghisap termasuk mereka-mereka yang dari “kelas menengah” – harus
berdasarkan persetujuan sukarela, bukan paksaan; dan aliansi ini harus
dikonsolidasikan di dalam sebuah “kontrak” yang khusus. “Kontrak” ini
adalah program tuntutan transisional yang diterima secara sukarela oleh
kedua belah pihak.
Sumber: http://www.marxists.org/indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar